Manajemen Risiko Fintech – HRD SPOT
Manajemen Risiko Fintech

Manajemen Risiko Fintech

Berbasis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
4-5 Januari 2022
09.00-17.00 WIB
Jakarta
Hotel Harris Tebet*
Hotel Erian Wahid Hasyim*
*Tempat masih tentative.
Rp 5.000.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan (POJK) dan surat edaran (SEOJK) tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau sering disebut fintech. Salah satu hal penting aturan tersebut mengenai manajemen risiko fintech.

Pelatihan ini memberikan panduan kepada pelaku bisnis fintech p2p lending dalam memahami tata kelola, manajemen risiko, APU, dan PPT agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan lancar. Beberapa hal penting yang akan dibahas dalam pelatihan ini atara lain pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) manajemen risiko dengan teknis pelaksanaan yang sistematis dan terstruktur.

Pelatihan ini juga akan membahas kaitan lalu lintas transaksi yang dilakukan fintech p2p lending dengan sektor perbankan serta kasus-kasus terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Apa yang akan dipelajari peserta dalam pelatihan ini?

  • Memberikan panduan membangun budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme baik dari sisi funder maupun debitor.
  • Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko pada bisnis fintech p2p lending.
  • Memberikan panduan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) pada bisnis fintech p2p lending.
  • Memberikan pengetahuan Good Corporate Governance pada bisnis fintech p2p lending.

Outline Materi

  • Knowledge Check.
  • Budaya sadar risiko “financial crime”.
  • Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional di berbagai sektor jasa keuangan.
  • Overview peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    • POJK No 77/POJK.01/2016.
    • SEOJK No 18/SEOJK.02/2017.
  • Mekanisme Unit Kerja Khusus (UKK) dalam peranan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Perlunya mengimplementasikan Prinsip CDD.
    • Proses CDD dan Penerapannya.
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT.
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah.
  • Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko.
  • Penanganan nasabah berisiko tinggi (high risk customer).
  • Teknik identifikasi aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) fintech p2p lending.
  • Teknik money laundering dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan bank maupun non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll.
  • Overview peraturan perundangan.
    • UU No 8 Tahun 2010 .
    • UU No 9 Tahun 2013.
    • Kepres No 13 Tahun 2018.
    • PerKa PPATK No Per-02/1.02/PPATK/02/15.
  • Studi kasus

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk).

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.
Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
3-4 Februari 2022
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan
Online by ZOOM
Rp 3.500.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan (POJK) dan surat edaran (SEOJK) tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau sering disebut fintech. Salah satu hal penting aturan tersebut mengenai manajemen risiko fintech.

Pelatihan ini memberikan panduan kepada pelaku bisnis fintech p2p lending dalam memahami tata kelola, manajemen risiko, APU, dan PPT agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan lancar. Beberapa hal penting yang akan dibahas dalam pelatihan ini atara lain pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) manajemen risiko dengan teknis pelaksanaan yang sistematis dan terstruktur.

Pelatihan ini juga akan membahas kaitan lalu lintas transaksi yang dilakukan fintech p2p lending dengan sektor perbankan serta kasus-kasus terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Apa yang akan dipelajari peserta dalam pelatihan ini?

  • Memberikan panduan membangun budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme baik dari sisi funder maupun debitor.
  • Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko pada bisnis fintech p2p lending.
  • Memberikan panduan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) pada bisnis fintech p2p lending.
  • Memberikan pengetahuan Good Corporate Governance pada bisnis fintech p2p lending.

Outline Materi

  • Knowledge Check.
  • Budaya sadar risiko “financial crime”.
  • Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional di berbagai sektor jasa keuangan.
  • Overview peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    • POJK No 77/POJK.01/2016.
    • SEOJK No 18/SEOJK.02/2017.
  • Mekanisme Unit Kerja Khusus (UKK) dalam peranan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Perlunya mengimplementasikan Prinsip CDD.
    • Proses CDD dan Penerapannya.
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT.
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah.
  • Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko.
  • Penanganan nasabah berisiko tinggi (high risk customer).
  • Teknik identifikasi aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) fintech p2p lending.
  • Teknik money laundering dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan bank maupun non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll.
  • Overview peraturan perundangan.
    • UU No 8 Tahun 2010 .
    • UU No 9 Tahun 2013.
    • Kepres No 13 Tahun 2018.
    • PerKa PPATK No Per-02/1.02/PPATK/02/15.
  • Studi kasus

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada..

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus disiapkan peserta?

  • Komputer/laptop yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Ketentuan lainnya

  • Peserta tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Khusus untuk kebutuhan inhouse (minimal 10 peserta), silahkan isi formulir berikut :

Permintaan Proposal Inhouse