Sertifikasi Analis Kebijakan Publik

Sertifikasi Analis Kebijakan Publik – Level 7

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas akan dijalankan bila minimal
ada 3 peserta yang mendaftar.
8-9 & 26 September 2026 2+1 Hari
09.00-16.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan
Hotel Santika Pandegiling*
Surabaya
*Tempat masih tentative
Rp 14.000.000*

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Sertifikasi Analis Kebijakan Publik merupakan pengakuan tertulis atas kompetensi profesi analis kebijakan publik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program pelatihan ini mengacu pada skema Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kualifikasi 7 di bidang analis kebijakan dari BNSP. Assessment didasarkan pada penilaian teknis dan non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan sesuai dengan kualifikasinya

Bagaimana proses sertifikasinya?

  • Uji kompetensi dilakukan setelah pembekalan materi selesai.
  • Waktu dan tempat ujian (Surabaya) diberitahukan kemudian.
  • Uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui BNSP.
  • Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP.

Persyaratan Peserta

  • Minimal lulusan SMA atau sederajat dan pengalaman kerja di bidang analisis kebijakan minimal 7 tahun, atau
  • Minimal mahasiswa S2 semester II (Prodi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Hukum, atau Ekonomi), atau
  • Minimal mahasiswa S2 semester II (Prodi lainnya) dan pernah mengikuti pelatihan analisis kebijakan Kualifikasi 7, atau
  • Pemegang Sertifikat Kompetensi Kualifikasi 6 Bidang Analisis Kebijakan dan pernah mengikuti pelatihan teknis Analisis Kebijakan.

Outline Materi

SKKNI Analis Kebijakan Publik – Kualifikasi 7

  • Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Menyusun Rekomendasi Kebijakan.
  • Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan.
  • Mempublikasikan Naskah Kebijakan.
  • Menyusun Desain Advokasi Kebijakan.
  • Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan.
  • Mendesain Standar Penilaian Dalam Evaluasi Kebijakan Terkait Formula Kebijakan.
  • Melaksanakan Government Relations.
  • Mengelola Tim dan Staf.
  • Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai Sumber Lisan Maupun Tulisan.
  • Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja.
  • Melakukan Presentasi.
  • Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan.
  • Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial.
  • Memadukan Tujuan-tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan.
  • Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan.
  • Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
  • Menyusun Intervensi Interpersonal.

Penyampaian Materi

  • Program pelatihan berlangsung selama 3 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, diskusi, dan latihan.
  • Diperkaya dengan studi kasus yang disesuaikan kebutuhan.

INFO TAMBAHAN

Fasilitas pelatihan

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat kehadiran dari penyelenggara.
  • Sertifikat kompetensi dari BNSP, bagi yang dinyatakan lulus.
  • Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
  • Suvenir, selama persediaan masih ada.
  • Diskon khusus bagi yang mendaftar dalam grup, minimal 3 orang.
  • Tidak termasuk akomodasi dan transportasi peserta.

Ketentuan pelatihan

  • Peserta diharapkan datang 15 menit sebelum pelatihan dimulai.
  • Peserta menunjukkan identitas diri, bukti keikutsertaan, bukti pembayaran atau invoice pelatihan.
  • Mematuhi tata tertib pelatihan yang disepakati bersama instruktur.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.

Sertifikasi Analis Kebijakan Publik

Kelas disampaikan melalui platform video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dll.

Sertifikasi Analis Kebijakan Publik – Level 7

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas akan dijalankan bila minimal
ada 3 peserta mendaftar.
22-23 & 26 September 2026 2+1 Hari
09.00-16.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 10.000.000*

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Sertifikasi Analis Kebijakan Publik merupakan pengakuan tertulis atas kompetensi profesi analis kebijakan publik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program pelatihan ini mengacu pada skema Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kualifikasi 7 di bidang analis kebijakan dari BNSP. Assessment didasarkan pada penilaian teknis dan non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan sesuai dengan kualifikasinya

Bagaimana proses sertifikasinya?

  • Uji kompetensi dilakukan setelah pembekalan materi selesai.
  • Waktu dan tempat ujian (Surabaya) diberitahukan kemudian.
  • Uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui BNSP.
  • Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP.

Persyaratan Peserta

  • Minimal lulusan SMA atau sederajat dan pengalaman kerja di bidang analisis kebijakan minimal 7 tahun, atau
  • Minimal mahasiswa S2 semester II (Prodi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Hukum, atau Ekonomi), atau
  • Minimal mahasiswa S2 semester II (Prodi lainnya) dan pernah mengikuti pelatihan analisis kebijakan Kualifikasi 7, atau
  • Pemegang Sertifikat Kompetensi Kualifikasi 6 Bidang Analisis Kebijakan dan pernah mengikuti pelatihan teknis Analisis Kebijakan.

Outline Materi

SKKNI Analis Kebijakan Publik – Kualifikasi 7

  • Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan.
  • Menyusun Rekomendasi Kebijakan.
  • Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan.
  • Mempublikasikan Naskah Kebijakan.
  • Menyusun Desain Advokasi Kebijakan.
  • Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan.
  • Mendesain Standar Penilaian Dalam Evaluasi Kebijakan Terkait Formula Kebijakan.
  • Melaksanakan Government Relations.
  • Mengelola Tim dan Staf.
  • Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai Sumber Lisan Maupun Tulisan.
  • Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja.
  • Melakukan Presentasi.
  • Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan.
  • Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial.
  • Memadukan Tujuan-tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan.
  • Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan.
  • Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
  • Menyusun Intervensi Interpersonal.

Penyampaian Materi

  • Program pelatihan berlangsung selama 3 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
  • Proses pembelajaran diselenggarakan lewat video conference.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, diskusi, dan latihan.
  • Diperkaya dengan studi kasus yang disesuaikan kebutuhan.

INFO TAMBAHAN

Fasilitas pelatihan

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Suvenir, selama persediaan masih ada.
  • Diskon bagi yang mendaftar dalam grup, minimal 3 orang.

Ketentuan pelatihan

  • Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dll.
  • Peserta tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.
  • Mematuhi tata tertib pelatihan yang disepakati bersama instruktur.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.