Public Training Corporate Legal Compliance

.tab { display:none!important } .tabcontent { display:block!important } .no-script-title h2 { font: 18px 'Poppins', sans-serif; text-transform:uppercase; margin:0 0 30px 0; color:#ffc000 }

Corporate Legal Compliance

Strategi implementasi hukum ketenagakerjaan

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Sudaryat Permana

Lihat profil >

Kelas akan dijalankan bila minimal
ada 2 peserta yang mendaftar.

22-23 Desember 2026 ^{2 Hari}

09.00-16.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan
Hotel 88 Blok M, Melawai*
Favehotel Melawai*
Jakarta

*Tempat masih tentative

Rp 5.500.000*

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Perubahan regulasi ketenagakerjaan menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan ketenagakerjaannya. Praktik yang selama ini dianggap aman belum tentu bebas dari risiko setelah berlakunya ketentuan baru.

Kesalahan dalam memahami dan menerapkan regulasi dapat berujung pada perselisihan hubungan industrial, kerugian finansial, sanksi hukum, bahkan terganggunya operasional perusahaan. Karena itu, kepatuhan ketenagakerjaan tidak lagi cukup dipandang sebagai urusan administratif HR, melainkan bagian penting dari tata kelola perusahaan dan manajemen risiko bisnis.

Pelatihan ini memberikan pemahaman untuk mengantisipasi perubahan hukum, mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, serta mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sebelum berkembang menjadi persoalan perusahaan.

Apa yang akan peserta dapatkan dalam pelatihan ini?

Memahami pembaruan hukum ketenagakerjaan dan antisipasinya.
Mampu melakukan audit dan evaluasi kebijakan internal ketenagakerjaan perusahaan.
Mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum ketenagakerjaan.
Mampu menintegrasikan kepatuhan dalam manajemen risiko bisnis.

Outline Materi

REGULATORY FRAMEWORK AND LEGAL IMPLICATIONS

Latar belakang dan perkembangan pembaruan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan.
Perubahan substansi dan paradigma pengaturan dalam UU No. 27 Tahun 2026.
Ruang lingkup, prinsip, hak, dan kewajiban dalam pelindungan ketenagakerjaan.
Ketentuan peralihan, harmonisasi regulasi, dan implikasi hukum bagi perusahaan.

EMPLOYMENT RELATIONSHIP & WORKFORCE MANAGEMENT

Dasar hukum, unsur, dan karakteristik hubungan kerja.
Pengaturan PKWT dan PKWTT, termasuk jangka waktu, perpanjangan, dan kompensasi.
Outsourcing: hubungan hukum, tanggung jawab, dan perlindungan pekerja.
Pengelolaan tenaga kerja asing, pemagangan, dan pola kerja tertentu.
Kepastian status hubungan kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja.

WAGE PROTECTION, WORKING TIME & EMPLOYEE BENEFITS

Sistem pengupahan, upah minimum, serta struktur dan skala upah.
Pemenuhan hak finansial pekerja, termasuk upah lembur, THR, dan tunjangan.
Pengaturan waktu kerja, istirahat, cuti, dan sistem kerja shift.
Jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja.
Perlindungan hak normatif pekerja serta konsekuensi hukum pelanggaran pengupahan.

OCCUPATIONAL SAFETY, WORKER PROTECTION & EMPLOYMENT RIGHTS

Kewajiban perusahaan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pencegahan kecelakaan kerja dan pengelolaan risiko keselamatan di tempat kerja.
Perlindungan pekerja perempuan, pekerja anak, dan penyandang disabilitas.
Pencegahan diskriminasi, pelecehan, dan pelanggaran hak pekerja.
Tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran perlindungan dan keselamatan pekerja.

INDUSTRIAL RELATIONS & DISPUTE MANAGEMENT

Prinsip dan sistem hubungan industrial serta peran pengusaha dan serikat pekerja.
Penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan peraturan perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Pengelolaan komunikasi, konsultasi, dan perundingan antara manajemen dan pekerja.
Jenis perselisihan hubungan industrial dan mekanisme penyelesaiannya.
Strategi pencegahan konflik serta penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

TERMINATION OF EMPLOYMENT & SEVERANCE MANAGEMENT

Dasar hukum, alasan, dan kondisi yang membenarkan pemutusan hubungan kerja.
Prosedur dan mekanisme PHK, termasuk PHK karena efisiensi dan restrukturisasi perusahaan.
Pemenuhan hak pekerja akibat PHK, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.
Penghitungan kewajiban finansial perusahaan dan pengelolaan risiko pesangon.
Strategi pencegahan sengketa dan mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan PHK.

CORPORATE EMPLOYMENT LEGAL COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT

Prinsip corporate legal compliance dan tanggung jawab manajemen dalam kepatuhan hukum ketenagakerjaan.
Employment Legal Audit: pemeriksaan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, dan dokumen ketenagakerjaan.
Identifikasi risiko hukum dalam hubungan kerja, pengupahan, outsourcing, K3, dan PHK.
Employment Legal Risk Assessment: pengukuran tingkat kemungkinan, dampak, dan prioritas risiko.
Strategi mitigasi risiko, penguatan pengendalian internal, dan pengembangan budaya kepatuhan perusahaan.

EMPLOYMENT LAW IMPLEMENTATION & CORPORATE COMPLIANCE STRATEGY

Regulatory Gap Analysis: identifikasi kesenjangan antara regulasi baru dan kebijakan perusahaan.
Penyesuaian perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, dan SOP ketenagakerjaan.
Penguatan tata kelola kepatuhan melalui koordinasi Direksi, Divisi Legal, HRD, dan unit operasional.
Monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kepatuhan ketenagakerjaan.
Penyusunan Corporate Employment Compliance Action Plan untuk implementasi regulasi dalam 90 hari.

Penyampaian Materi

Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
Materi disampaikan dengan pemaparan, diskusi, dan latihan.
Diperkaya dengan studi kasus yang disesuaikan dengan kebutuhan.

INFO TAMBAHAN

Fasilitas pelatihan

Modul pelatihan dan seminar kit.
Sertifikat pelatihan dari penyelenggara.
Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
Suvenir, selama persediaan masih ada.
Harga tidak termasuk transportasi dan penginapan peserta.

Ketentuan pelatihan

Peserta diharapkan datang 15 menit sebelum pelatihan dimulai.
Peserta menunjukkan identitas diri, bukti keikutsertaan, bukti pembayaran atau invoice pelatihan.
Mematuhi tata tertib pelatihan yang disepakati bersama instruktur.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.

Kelas disampaikan melalui platform video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dll.