Kami menyelenggarakan pelatihan hukum bisnis untuk membantu perusahaan mengelola risiko hukum terkait dengan aktivitas bisnisnya.
Anda membutuhkan pelatihan hukum untuk legal officer?
Kami menyelenggarakan seri corporate law, program pelatihan hukum bisnis untuk para profesional legal officer perusahaan.
Pelatihan hukum bisnis menjadi aspek kunci untuk memastikan divisi legal perusahaan memiliki kapasitas yang memadai.
Bisnis yang tidak mematuhi hukum berisiko menghadapi konsekuensi serius, seperti sanksi dari regulator, gugatan hukum dari mitra dan pelanggan, hingga kerugian reputasi.
Hukum bisnis atau sering disebut juga corporate law merupakan cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban hukum dari semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perniagaan. Secara umum bisa dipahami sebagai aturan main agar persaingan usaha berjalan sehat dan semua pihak mendapatkan kepastian hukum.
Hukum bisnis cakupannya cukup luas, menyangkut badan hukum, perniagaan, kontrak dan lain-lain. Dalam dunia pelatihan, topik hukum bisnis mencakup:
Siapa penanggung jawab hukum di perusahaan?
Secara umum penganggung jawab hukum di perusahaan adalah direksi, khususnya direktur utama. Dilakukan secara tanggung renteng bila ada lebih dari satu orang direksi dalam perusahaan.
Namun dalam prakteknya, direktur tidak serta merta terlibat bila perusahaan berurusan dengan hukum. Perusahaan besar biasanya memiliki divisi hukum atau divisi legal.
Orang yang ada divisi legal ini disebut legal officer. Mereka bukan penanggung jawab akhir, tetapi bertanggung jawab secara administratif dan strategis untuk memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, legal officer yang bertanggung jawab terhadap masalah hukum perusahaan secara harian.
Tim divisi legal atau legal officer bertugas memastikan bahwa setiap langkah yang diambil perusahaan memiliki landasan hukum yang legal, sehingga tidak terganggu masalah hukum di kemudian hari.
Legal officer menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan operasional perusahaan di mata hukum. Oleh karena itu, mereka harus memahami hukum bisnis. Tanpa pemahaman hukum bisnis yang kuat, mereka hanya akan menjadi “tukang stempel” dokumen tanpa memahami risiko di baliknya.
Apa saja tugas legal officer?
1. Mitigasi Risiko Hukum
Hampir setiap tindakan perusahaan memiliki konsekuensi hukum. Bila langkah ini tidak dilakukan dengan cermat, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan tersangkut masalah hukum.
Misalnya, dalam suatu kontrak pengadaan. Tim hukum harus bisa mendeteksi pasal-pasal “jebakan” yang bisa merugikan perusahaan di masa depan.
2. Memastikan Kepatuhan (Compliance)
Dunia bisnis diatur oleh regulasi yang dinamis. Tim legal bertanggung jawab agar perusahaan selalu mematuhi aturan tersebut. Pelanggaran terhadap regulasi tidak saja akan mendapat sanksi dari regulator, tetapi juga akan menuai gugatan hukum dikemudian hari.
Misalnya, dalam hak ketenagakerjaan. Tim legal harus bisa menyelaraskan kebijakan internal dengan peraturan pemerintah (seperti aturan upah, lembur, dan PHK).
3. Perlindungan Aset
Banyak perusahaan hancur bukan karena bangkrut, tapi karena merek atau teknologinya dicuri orang lain. Oleh karena itu, tim legal bertanggungjawab melindungi aset perusahaan, baik aset berwujud seperti bangunan maupun aset tak berwujud seperti merek dan teknologi.
Selain itu, mereka juga bertugas menangani kasus pelanggaran kekayaan intelektual jika ada pihak lain yang meniru produk perusahaan.
4. Menjadi Penasihat Strategis Bagi Manajemen
Tidak semua orang di perusahaan paham dengan hukum. Dalam hal ini, tim legal bukan hanya orang yang menangani masalah hukum saat terjadi tuntutan, tetapi juga konsultan internal bagi manajemen.
Manajemen harus dipastikan mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan bisnis yang diambilnya. Selain itu tim legal juga harus meng-update apabila ada regulasi baru yang berdampak pada bisnis perusahaan.
5. Menangani Sengketa Bisnis
Jika terjadi perselisihan dengan mitra dagang atau konsumen, tim legal harus tahu cara menyelesaikannya. Apakah akan melalui litigasi atau non-litigasi. Tanpa dasar hukum bisnis, perusahaan bisa kehilangan banyak uang dalam proses hukum yang tidak efisien.
